Cari Berita
Diskusi Publik Fraksi Gerindra

Adakan Diskusi Publik, Gerindra Evaluasi Pengelolaan Pangan Era Jokowi-JK

person access_timeSelasa 23 Oktober 2018 | 17:16 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak sumber daya alam dengan luas nya hamparan lahan pertanian serta banyaknya penduduk yang menjadi seeorang petani. Sektor pertanian di Indonesia ini menjadi salah satu pilar ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini juga didukung dengan wilayah indonesia yang sangat subur tanahnya. Sektor pertanian di Indonesia ini merupakan salah satu pilar ekonomi bagi Indonesia, maka dari itu majunya pertanian ini sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. 

Sebagai negara yang memiliki kekayaan sektor pertanian, tentu hal yang paling utama menjadi prioritas adalah mengenai pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 

Berbicara mengenai pangan, satu harapan bangsa Indonesia adalah terwujudnya kedaulatan pangan. Bagaimana dengan pengelolaan saat ini?, Sudah 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan hingga saat ini. Berbagai macam infrastuktur yang telah dibangun namun dalam mengelola pangan yang menjadi janji nya masih sangat memprihatinkan. 

Menyikapi hal tersebut, Fraksi Gerindra melakukan diskusi yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Pangan Era Jokowi-JK” dengan tujuan untuk memberikan masukan terhadap Komisi IV DPR RI dalam menekan pemerintahan agar lebih serius dalam mengelola pangan. Diskusi ini dihadiri oleh stake holder, akademisi, Petani, Mahasiswa dan perwakilan media.

Diskusi dibuka langsung oleh dr. Felicita Tallulembang mewakili pimpinan Fraksi Gerindra DPR RI. Felicita Tallulembang berharap agar pengelolaan pangan di Indonesia harus diperhatikan. Pemerintah harus mengedepankan urusan pangan untuk kepentingan masyarakat luas. 

Faisal Basri selaku pengamat ekonomi. Beliau menyampaikan bahwa rakyat kecil tidak bisa akses pangan dengan mudah, tidak seperti rakyat menengah ke atas yang mudah akses pangan. Selain itu juga keamanan pangan di Indonesia belum terjamin. “Di Singapura, lahan sawah sedikit namun keamanan pangan terjamin. Seharusnya Indonesia yang memiliki lahan yang luas bisa terjamin dalam hal keamanan pangan” Ujar Faisal Basri.

Selama ini Menteri Pertanian hanya mengurusi data surplus saja, tidak memprioritaskan bagaimana pangan itu terdistribusi ke masyarakat dengan mudah dan aman. Selain itu di Pemerintahan Jokowi-JK sangat memprihatnkan untuk kesejahteraan petani. “Sejak Jokowi-JK menjabat, harga beras terus naik. Namun kenaikan harga tersebut tidak dinikmati oleh petani, hanya dinikmati oleh para importir” pungkasnya.

Prof. Totok Agung selaku Dewan Pakar Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) dan Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman mengatakan bahwa kompensasi yang diberikan pemerintah harus seimbang dengan yang dihasilkan oleh petani. “Apabila petani mampu menghasilkan nilai produksi yang tinggi, maka kompensasi untuk petani juga harus tinggi. Ini bertujuan agar kesejahteraan petani diperhatikan” ujar Prof. Totok.

Beliau juga menyampaikan bahwa sekian banyak teknologi yang ada, banyak yang tidak sampai ke petani, banyak petani yang tidak mampu dalam cara penggunaan. Kemudian ada yang lebih memprihatinkan. Dibeberapa daerah seperti Brebes, Banyumas dan sekitar nya banyak petani yang melelang hasil produksi nya di pinggir jalan menawarkan hasil panen bawang merah. “Saya melihat di pinggir jalan sekitar Brebes, banyak yang menjual bawang merah di pingir jalan. Saat saya tanya, mereka kesulitan untuk menjual keluar dikarenakan biaya produksi lebih besar daripada biaya pemeliharaan” ujar Prof Totok.

Selanjutnya dalam pemaparan diskusi ini, Sadar Subagyo selaku Sekjen DPN HKTI juga menyampaikan pendapatnya. Beliau berpendapat, Indonesia seharusnya bisa memaksimalkan pengelolaan pangan melalui Dewan Kelembagaan Pangan sesuai Perpres No. 83 Tahun 2006. Tujuan nya agar kesejahteraan petani bisa lebih ditingkatkan. Menurut data IRRI tahun 2016, tingkat kesejahteraan ditinjau dari rincian ongkos produksi per 1 kg Padi, Indonesia memiliki niai harga sewa tanah paling tinggi dibanding negara negara tetangga. “Jika melihat data, harga sewa tanah di Indonesia sangat tinggi dibanding Filipina, Vietnam, Thailand. Hasil keuntungan sudah banyak habis untuk sewa lahan. Bagaimana nasib petani yang tidak memiliki tanah?”. Ujar Sadar Subagyo.

Endro Hermono dari komisi IV DPR RI menambahkan bahwa saat ini pemerintah menjalankan tugasnya hanya untuk citra semata, terutama saat ekspor. Sebagai contoh dan ditelusuri, banyak tanaman jagung yang ditanam diperbatasan negara. Dari hasil panen langsung dikirim ke negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Selain pengiriman lebih murah daripada ke Jawa, juga dengan mudah dikatakan ekspor. “Seharusnya pemerintah serius dalam menangani masalah pangan terutama dalam distrbusi pangan. biaya produksi ke Jawa perlu ditekan agar tidak mahal. Bukan hanya sekedar mengambil citra ekspor” ujar Endro Hermono. 

Endro juga mengatakan bahwa dalam menunjang pengelolaan pangan di Indonesia perlu adanya peningkatan daya pikir petani dengan cara melakukan sosialisasi kebijakan pertanian yang mampu mudah diserap oleh petani.

Diskusi ditutup oleh Suroyo Tenaga Ahli DPR RI yang menyampaikan bahwa Hasil diskusi akan menjadi Evaluasi dan rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi-JK

Suroyo menegaskan "Disisa satu tahun masa pemerintahan Jokowi JK, Pemerintah harus dapat mewujudkan janji nawa citanya dan pemerintah yang baik bukan di bandingkan dari pemerintah sebelumnya tapi seberapa mampu pemerintah itu mencapai target yang di buatnya dan hasil evalusi 4 tahun pemerintah Jokowi JK belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia" tutup Suroyo

folder_openAssigned tags

Komentar