Cari Berita
Anggota Komisi VII DPR RI - Katherine Oendoen

Katherine Angela Oendoen Kecam Pernyataan Humas BNPB Sebut Gawai Picu Titik Panas

person access_timeSelasa 28 Agustus 2018 | 16:12 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Katherine Angela Oendoen mengecam pernyataan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho yang menyatakan tradisi gawai serentak ikut memicu lahirnya titik panas baru.

"Saya sangat menyesalkan pernyataan yang tanpa data dan fakta ini," ujarnya dalam rilisnya kepada Garudayaksa.com


Katherine menilai pernyataan yang disampaikan tak sesuai fakta dan data. Pernyataan tersebut merupakan omongan tanpa dasar.

Harusnya sebelum mengeluarkan suatu statement apa lagi yang akan dimuat media seharusnya verifikasi terlebih dahulu secara mendetail supaya tak salah.

Tradisi Gawai merupakan kearifan lokal, jika dianggap penyebab kabut asap maka secara tidak langsung Sutopo Purwo Nugroho berpotensi menghina dan melecehkan kearifan lokal masyarakat pribumi kalimantan.

Sangat disayangkan seorang pejabat negara yang memiliki jabatan potensial malah asal bicara.

"Pertanyaannya sekarang apa yang dia pahami akan kearifan lokal masyarakat Kalbar, contohnya ketika berladang bagaimana sistemnya, seperti apa kategori lahan yang digunakan untuk berladang, kemudian apakah dirinya pernah hidup di Kalbar selama puluhan tahun ?," tegas Dewan Dapil Kalbar ini.

Politisi Partai Gerindra mengatakan, statement tersebut sangat berpotensi mengakibatkan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Berladang.

Karena mereka yang akan disalahkan, sedangkan masyarakat adat sangat memahami bagaimana menjaga alamnya.


Ini jelas sangat merugikan masyarakat, padahal hal ini sudah sejak lama dilakukan turun temurun.

"Sudah ratusan tahun kearifan lokal ini dilakukan tak pernah ada kabut asap," sebutnya.

Menurutnya kabut asap ini terjadi semenjak maraknya perkebunan kelapa sawit masuk ke Kalbar.

Seharusnya pemerintah, aparat dan penanggulangan bencana melihat realita ini supaya tepat sasaran.

Koorporasi harus dikontrol oleh pemerintah karena mereka memiliki modal besar hingga dapat menguasai sistem hukum di Indonesia.

Bila dicermati lebih jauh, kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Parit Haji Muksin maupun Jalan Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya, dan Jalan Sepakat serta Jalan Purnama Kota Pontianak merupakan daerah perumahan.

"Artinya ada indikasi kebakaran sengaja dilakukan untuk pembukaan perumahan," ucapnya.

Kebakaran hutan hampir di seluruh kabupaten Kalbar. Coba perhatikan dan flash back, setelah kebakaran hutan  akan ada perkebunan baru untuk di pedalaman.

Begitu pula di perkotaan, setelah kebakaran akan ada perumahan baru dibangun.


 

 

folder_openAssigned tags

Komentar