Cari Berita
Gempa Lombok

Segera Tetapkan Bencana Nasional di Lombok NTB

person Oleh:

Garudayaksa.com, Jakarta - Berbagai macam tafsir dari para praktisi penanggulangan bencana dalam menyikapi gempa bumi di Lombok. Yang pertama mengatakan perlunya penetapan status bencana Lombok sebagai bencana nasional. Sedangkan pihak yang lain, termasuk pemerintah, mengatakan tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.

Mari kita ulas hal ini... :
Menurut Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugro, ditetapkan sebagai bencana nasional itu jika korban banyak, daerahnya luas, dan aparat pemerintah daerah juga lumpuh total. Pemerintah daerah juga menjadi korban dan lumpuh total sehingga fungsi-fungsi kepemerintahan tidak berjalan.

Yang menarik dari komentar diatas adalah syarat terkait masih berfungsinya pemerintah daerah merupakan syarat yang tidak tertulis dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. Syarat itu adalah sebuah wacana baru di Indonesia, yang diambil dari bahan ajar di The Harvard Kennedy School Program on Crisis Leadership (PCL) yang menjadi dasar pemikiran deklarasi bencana dalam konteks Amerika Serikat.

Pada saat bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Saat itu, pemerintah daerah memang sudah tidak bisa menjalankan fungsinya lagi. Maka pemerintah pusat mengirimkan utusannya untuk membantu jalannya pemerintahan daerah.

Tetapi lain halnya ketika pada bencana alam Gunung Sinabung yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebenarnya fungsi pemerintahan berjalan baik. Tapi pemerintah daerahnya sudah tidak sanggup menangani akibat bencana alam itu.

Saat itu, pemerintah daerah Sumatera Utara mengirimkan surat ke presiden meminta bantuan untuk mengatasi dalam penanganan bencana. Bencana Sinabung adalah bencana lokal sebelum presiden mengumumkan status itu menjadi nasional.

Kenapa Bencana di NTB belum juga di tetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden?

Nah ini yang menarik, menurut estimasi yang di lakukan BNPB bahwa total kebutuhan rekontruksi sangat mungkin lebih besar dari estimasi kerugian BNPB yang berkisar angka Rp 5,04 triliun. Sedangkan APBD NTB pada tahun 2018 ada di angka Rp5,2 triliun. Ini belum termasuk perhitungan estimasi pertambahan kerugian akibat gempa2 susulan sesudahnya, seperti kita ketahui semalam tanggal 19-8-2018 terjadi gempa susulan yang lumayan besar 7SR yang dapat di rasakan getarannya sampai pada kota Makasar Sulawesi Selatan.

Artinya dampak bencana jauh melebihi kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola kebutuhan respons darurat dan rekonstruksi serta pemulihan pasca gempa.

Dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengirim surat bantuan penanganan bencana untuk di ambil alih kepada pusat, atau presiden dapat mengambil alih langsung dengan mengeluarkan perpres.

Penetapan bencana nasional sangat dibutuhkan sebagai legalitas atas mobilisasi aset nasional dalam mereduksi eskalasi kedaruratan. Dalam hal ini, manfaat penetapan status bencana nasional adalah agar pemerintah pusat mempunyai kemudahan akses yang meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan lain sebagainya, agar proses rekontruksi serta pemulihan bisa berjalan dengan cepat.

Lalu apa yang menyebabkan pemerintah di berbagai belahan dunia enggan menetapkan sebuah peristiwa bencana sebagai bencana nasional?

Pemerintah di berbagai negara umumnya enggan mendeklarasikan sebuah bencana dengan status bencana nasional karena soal "kemungkinan" disalah pahami sebagai tanda lemahnya kemampuan pemerintah baik daerah maupun pusat dalam menangani bencana. Seolah-olah deklarasi bencana nasional yang di tetakan pemerintah adalah sebuah undangan bantuan internasional.

Kembali lagi, bahwa wewenang deklarasi dan penetapan bencana nasional ada di tangan presiden.

folder_openAssigned tags

Komentar