Cari Berita
Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra

MK Tolak Presidential Threshold 0 Persen, Gerindra: Itu Sudah Tak Waras

person access_timeSabtu 13 Januari 2018 | 11:15 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, putusan MK itu dinilai tidak rasional.

“Tapi terkait putusan presidential threshold, MK seperti kehilangan keseimbangannya, kehilangan akal sehat, dan bahkan kehilangan kewarasannya," paparnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut Muzani, hasil dari Pemilihan umum 2014 bisa dipakai kembali untuk mengusung calon presiden di Pemilu 2019. Karena itu, alasan MK bahwa pasal tersebut kehilangan relevansinya, sangat tidak berdasar, dan kontraproduktif.

Kewenangan MK adalah menyelaraskan cara pandang, berpikir yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang dianggap bertentangan dengan demokrasi termasuk bertentangan dengan kewarasan dan rasionalitas. 

“MK ambil keputusan seluruh pasal tentang UU, membatalkan beberapa pasal, membatalkan pasal. Kok tiba-tiba dalam presidential threshold MK seperti gontai dan loyo. MK telah kehilangan kredibilitasnya sebagai lembaga tempat mencari keadilan,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Terlebih, ungkapnya, ada keanehan dengan perubahan jadwal sidang. Di mana jadwal sidang MK adalah mendengarkan keterangan ahli, tapi berubah tiba-tiba pembacaan putusan.

“Itu lebih aneh lagi. Bagaimana mungkin belum sampai pada keterangan ahli, tiba-tiba MK mengambil putusan. Ini menurut saya ada lompatan dalam proses pengambilan keputusan yang dilewati MK. MK seperti terburu-buru dan kejar setoran,” tuturnya.

folder_openAssigned tags

Komentar