Cari Berita
Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra

Gerindra sebut putusan MK tolak gugatan presidential threshold tak rasional

person access_timeSabtu 13 Januari 2018 | 10:52 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - Partai Gerindra menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini menegaskan ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen tetap berlaku.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, penerapan ambang batas dalam Pemilu 2019 tidak rasional. Sebab, gelaran Pemilu 2019 dilakukan dengan format serentak.

"Putusan MK ini tidak rasional karena dengan keserentakan seharusnya tidak ada lagi threshold. Apalagi threshold yang dipakai yang sudah pernah dipakai tahun 2014," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Dengan ditolaknya gugatan soal ambang batas Presiden ini, Fadli memprediksi, Pilpres 2019 akan diikuti oleh 2 pasangan calon.

"Saya kira akan ada dua atau 3 calon lah kalau dari konfigurasi yang memungkinkan untuk parpol. Mungkin saja bisa 4 atau 3, tapi yang saya lihat bisa saja dua," terangnya.

Selain menolak uji materi ambang batas Presiden, MK juga mengabulkan uji materiil Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu 2017 yang diajukan Partai Idaman, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Putusan MK tersebut memutuskan partai lama peserta pemilu 2014 harus tetap menjalani verifikasi faktual. Fadli menegaskan, Gerindra siap untuk kembali mengikuti verifikasi faktual untuk memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

"Kita harus siap dengan keputusan itu. Meskipun sebenernya mereka yang sebenarnya sudah melewati Pemilu itu tidak diperlukan lagi tapi kalau keputusan itu ya kita harus siapkan," tandas Fadli.

Diketahui, MK menolak uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang mengatur soal ambang batas presidensial (presidential threshold/PT). PT yang ditetapkan sebesar 20 kursi DPR sampai 25 persen suara sah nasional yang diatur dalam Pasal 222 ini salah satunya digugat Partai Idaman pimpinan Rhoma Irama.

Gugatan uji materi UU Pemilu yang diajukan Partai Idaman ini terdaftar dengan perkara nomor 53/PUU-XV/2017 dan perkara nomor 70/PUU-XV/2017.

Dalam kesempatan yang sama, MK juga mengabulkan gugatan uji materi pasal verifikasi faktual yang diajukan Partai Idaman, Partai Perindo dan PSI.

folder_openAssigned tags

Komentar