Cari Berita
Fadli Zon, Plt Ketua DPR

Fadli Zon: Agresivitas Pemerintah Dalam Berutang Melawan Semangat Trisakti Bung Karno

person access_timeKamis 04 Januari 2018 | 21:30 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - Pemerintah baru saja melakukan tutup buku laporan kinerja tahun 2017.

Plt. Ketua DPR, Fadli Zon memberikan sejumlah catatan atas laporan kinerja pemerintah tersebut, terutama mengingatkan pemerintah tentang risiko atas terus meningkatnya jumlah utang Indonesia.

"Menurut laporan pemerintah, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp 345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp 367,7 triliun," terangnya.

Namun, lanjut Fadli, meskipun secara nominal jumlahnya turun, persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB.

"Selama pemerintahan Jokowi, rasio defisit memang cenderung terus membesar. Pada 2014, defisit masih berada di angka Rp227,4 triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, 2015, defisit melonjak menjadi Rp318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat," paparnya.

Defisit anggaran ini, kata Fadli, penting diperhatikan selain ketentuan mengenai hal itu telah diatur tegas dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama.

“Jika kita perhatikan, sekitar 75 hingga 80 persen pembiayaan defisit APBN memang ditutup oleh utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Inilah yang harus kita waspadai, karena saya melihat pemerintah terlalu menggampangkan persoalan jika membahas masalah utang ini," ujarnya.

Selama ini pemerintah selalu berdalih jika rasio utang masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB sebagaimana yang dipatok UU. 

"Menteri Keuangan, misalnya, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan tahun 2004, saat rasio utang kita mencapai 50 persen terhadap PDB," tutur Fadli, mencontohkan.

Selain itu, pemerintah juga selalu membandingkan rasio utang yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen PDB, ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27 persen PDB. Pembandingan semacam itu justru menurut keliru, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi. 

"Setiap negara memang berbeda kasusnya. Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Belgia dan Italia, misalnya, rasio utangnya terhadap PDB di atas 100 persen, namun mereka tidak menjadi pasien IMF. Sebaliknya, Irlandia dan Spanyol rasio utangnya 40 persen terhadap PDB, tapi keduanya jadi pasien IMF," jelasnya.

Begitu juga dengan Thailand, misalnya. Fadli menerangkan, Rasio utang Thailand memang tinggi, tetapi di sisi lain rasio pajak mereka jauh lebih tinggi jika dibandingkan Indonesia. Sehingga, kemampuan bayar mereka terhadap utang juga lebih tinggi dari Indonesia. Sama halnya dengan Jepang. Meski rasio utang mereka sangat tinggi, namun rasio tersebut sangat aman karena lebih dari 90 persen utang tersebut berasal dari dalam negeri. Apalagi, sebagian besar surat utang pemerintah dipegang oleh Bank Sentral Jepang sendiri.

“Situasi tersebut tentu saja berbeda dengan struktur perekonomian yang kita hadapi. Surat berharga negara kita, misalnya, 37 persen dikuasai asing. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kita juga lebih dari 50 persen ditopang oleh konsumsi. Padahal, negara-negara yang rasio utangnya tinggi tadi pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor produksi dan ekspor," paparnya.

"Jadi, kondisi strukturalnya berbeda. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati," imbuh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra terbut. 

Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi nasional selama pemerintahan Presiden Jokowi hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13 hingga 14 persen per tahun. Pada 2014, posisi utang negara masih di angka Rp2.604,93 triliun. Akhir 2017, jumlah utang Indonesia telah berada di angka Rp 3.928,7 triliun. 

"Jadi, selama tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi, utang kita telah bertambah Rp1.324 triliun. Jika dihitung dengan nilai PDB Indonesia sebesar Rp12.407 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 ini sekitar 28,9 persen dari PDB," ujarnya, merinci. 

Fadli lantas membandingkan dengan dua periode pemerintahan SBY berkuasa yang hanya menambah utang sebesar Rp1.400 triliun. Selain itu, pemerintahan SBY juga dinilainya berhasil menurunkan angka rasio utang terhadap PDB dari 57 persen pada 2004 menjadi tinggal 25 persen pada 2014. 

Kondisi ini berbeda dengan catatan utang pemerintahan Jokowi, yang selama tiga tahun memimpin. Rasio utang pemerintah justru meningkat dari angka 25 persen menjadi 28,9 persen.

"Menurut saya, pemerintah harus mengurangi agresivitas dalam berutang. Ukuran yang sehat untuk menilai normalitas utang bukanlah rasionya terhadap PDB, tapi bagaimana kemampuan bayar kita, serta apa dampak utang bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Kemampuan membayar utang semasa pemerintahan Jokowi-JK bisa dilihat dari angka keseimbangan primer. Sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi, angka keseimbangan primer selalu defisit. Padahal, pada periode 2004 hingga 2011, sebenarnya selalu surplus.

Selain mengabaikan kemampuan bayar, menurut Fadli, pemerintah juga sepertinya mengabaikan soal waktu jatuh tempo (debt maturity) yang sebenarnya makin menekan. Pada tahun 2015, pembayaran kewajiban utang pemerintah mencapai Rp155 triliun. Pada 2016 dan 2017, angkanya berubaha menjadi 191,2 triliun dan Rp219 triliun. Menurut Kementerian Keuangan, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp 390 triliun, dan pada tahun 2019 angkanya menyentuh Rp 420 triliun. 

"Bukti bahwa pembayaran utang beserta bunganya ini telah menekan APBN kita bisa dilihat pada tahun 2017 kemarin, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah belanja subsidi pemerintah lebih kecil jika dibandingkan pembayaran kewajiban utang pada tahun yang sama. Ini menurut saya sangat ironis," kritiknya lebih lanjut. 

Ke depan, saran Fadli, perilaku pemerintah dalam berutang ini harus dikontrol. Anggaran infrastruktur yang tidak perlu sebaiknya segera direvisi. Jangan sampai anggaran publik ke depannya digerogoti untuk membayar utang, dan bukannya untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

"Pembangunan yang bergantung utang tentu tak sesuai dengan semangat Trisakti. Salah satu doktrin Trisakti Bung Karno yang selalu dikutip pemerintah adalah berdikari secara ekonomi. Bagaimana mandiri secara ekonomi bisa tercapai kalau utang membuat kita makin bergantung dan terjerat. Utang luar negeri bisa juga dilihat sebagai bahaya imperialisme," tutup Fadli.

folder_openAssigned tags

Komentar