Cari Berita
Anggota Komisi XI DPR RI - Heri Gunawan

Gerindra: Pemerintah Perlu Pelajari Reformasi Pajak AS, Ini Alasannya!

person access_timeRabu 03 Januari 2018 | 15:00 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia harus mengambil pelajaran dari reformasi pajak yang diterapkan oleh negara Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi kebijakan Presiden AS Donald Trump yang akhirnya mengesahkan UU reformasi pajak.

Dimana menurut Heri, UU tersebut merupakan reformasi pajak terbesar sejak periode 1980-an. Trump memangkas pajak untuk korporat dari 35 persen menjadi 15 sampai 21 persen dan akan mengurangi beban pajak untuk individu. Nilai reformasi pajak yang disetujui sebesar USD 1,5 triliun.

“Pemerintah Indonesia perlu mengambil pelajaran dari reformasi pajak AS. Bayangkan, di tengah-tengah perekonomian yang sedang tak pasti, AS berani memangkas PPh badan hingga 15 persen. Bandingkan dengan Indonesia yang masih terbilang tinggi yaitu sebesar 25 persen. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN saja Indonesia masih tinggi. Untuk diketahui, PPh Singapura 17 persen, Thailand 23 persen dan Malaysia 24 persen,” ungkap Politisi Gerindra Dapil Jabar IV ini.

Apalagi, lanjut Ketua DPP Partai Gerindra ini, langkah yang diambil Trump itu saat ini juga diikuti oleh beberapa negara di kawasan ASEAN. Dimana mereka sedang mengkaji penurunan tarif PPh badan di negara masing-masing. Sebagai contoh, Malaysia tengah mengkaji penurunan tarif PPh badan sampai ke angka 15 persen. Sementara itu, Vietnam akan menurunkan tarif PPh badan dari 20 persen menjadi 17 persen setelah sebelumnya sebesar 22 persen.

Pemangkasan PPh badan atau korporat menurutnya merupakan insentif yang bagus bagi dunia usaha. Sebab hal itu bisa menjadi stimulus untuk tumbuhkembangnya usaha nasional di tengah kelesuan ekonomi nasional maupun global.

“Kalau pemerintah tetap bertahan dengan kebijakan pajak yang tinggi, maka daya saing perekonomian nasional akan terus terpuruk. Bersaing dengan negara-negara kawasan ASEAN saja sudah kerepotan. Di sana, pengusahanya diberi insentif pajak yang lebih rendah sehingga daya saingnya lebih baik,” tegas Heri.

Lebih lanjut dia berharap pemerintah Indonesia tidak hanya menjadikan pajak sebagai instrumen satu-satunya untuk menutup defisit APBN dan pembayaran bunga utang yang jatuh tempo. Karena pajak itu harus dikembalikan pada tujuannya semula, yaitu sebagai instumen rekayasa pembangunan.

“Kalau pajak dijadikan sebagai sumber pendapatan utama, maka saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama APBN kita pasti terancam. Mengapa? Karena dunia usaha sebagai motor perekonomian tak bisa berkembang akibat, salah satunya, pajak yang terlalu tinggi, belum lagi pungutan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak alias PNBP yang mencapai lebih dari 60 ribu jenis pungutan,” jelasnya.

Sebab itu, lanjut Heri, reformasi pajak AS mestinya jadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau ulang sistem perpajakan nasional dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, pemerintah harus berani menurunkan tarif PPh badan hingga ke level yang paling proporsional.

“Kisarannya antara 15 sampai 17 persen. Angka tersebut tetap memperhatikan upaya perluasan basis pajak. Ini akan menjadi insentif bagi dunia usaha sehingga punya daya saing yang berimbang, khususnya di kawasan ASEAN,” urainya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan perubahan sistem perpajakan di AS yang sebelumnya worldwide tax system beralih ke territorial tax system. Dalam sistem territorial itu, negara tidak memajaki penghasilan yang diterima residen yang bersumber dari luar AS, melainkan hanya apa yang diperoleh di negara tersebut, siapa pun orangnya.

“Ketiga, momentum reformasi perpajakan itu bisa dimasukkan dalam agenda revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU PPh, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” lanjut Heri.

Keempat, tambahnya, agenda perubahan sistem pajak dapat dilakukan secara simultan dengan perbaikan administrasi perpajakan, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat pelayanan pajak untuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Hal itu katanya dapat meminimalisir sengketa dan kebocoran pajak.

“Kelima, saya berharap penurunan tarif PPh Badan dapat berguna demi meningkatkan daya saing ekonomi dan kepatuhan Wajib Pajak. Ini juga bertujuan agar Indonesia mampu semakin kompetitif seperti negara-negara tetangga, terutama di kawasan ASEAN,” tutup Waketum DPN HKTI ini.

 

folder_openAssigned tags

Komentar