Cari Berita
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia

Bambang Haryo: Infrastruktur Jokowi Tak Berikan Asas Manfaat Langsung kepada Rakyat

person access_timeSenin 01 Januari 2018 | 11:58 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - Sepanjang tahun 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah banyak meresmikan infrastruktur baru seperti jembatan, jalan tol, stasiun kereta, bendungan (dam), dan sebagainya.

Peresmian itu merupakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di bidang infrastruktur yang digenjot besar-besaran sejak Jokowi terpilih sebagai Presiden RI ke-7 pada Oktober 2014 lalu. Dan, peresmian aneka infrastruktur ini akan terus berlanjut di tahun 2018 dan bahkan hingga 2019 mendatang.

Pembangunan infrastruktur secara besar-besaran itu bukannya tidak menyisakan persoalan. Satu di antaranya adalah adanya pertambahan jumlah utang luar Indonesia yang begitu signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Per September 2017, posisi utang luar negeri Indonesia berada di angka 314,3 miliar dolar AS atau setara Rp4.636 triliun. Atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah selama 10 tahun dengan posisi utang luar negeri di kisaran angka 150 miliar dolar AS.

Lantas, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang menyedot begitu banyak utang luar negeri ini, adakah manfaatnya terhadap masyarakat secara langsung?

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono tegas mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tidak memberikan daya guna atau asas manfaat.

“Pembangunan infrastruktur besar-besaran ini ternyata bukan infrastruktur yang mempunyai manfaat prioritas untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi infrastruktur ini banyak sekali yang dibangun tidak sesuai dengan asas manfaat langsung,” kata Bambang Haryo ketika dihubungi Garudayaksa.com, Jumat (29/12/2017).

Dalam penilaian Bambang, pembangunan infrastruktur yang kini berlangsung secara masif tidak memperbaiki ekonomi Indonesia. Sebaliknya, justru semakin buruk.

“Jadi kalau misalnya infrastruktur dibangun satu step saja harusnya ekonomi itu langsung tumbuh, tapi ini tidak. Jadi bukan naik, malah menurun. Ini bukti bahwa pembangunan infrastruktur tidak berdaya guna atau manfaat,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain infrastruktur, Bambang juga menyoroti soal rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW dan dihapuskannya golongan listrik berdaya 1.300 VA untuk kemudian digantikan dengan listrik berdaya 5.400 VA.

Meski disebut tidak ada kenaikan dalam tarif, toh menghapuskan golongan listrik berdaya 1.300 VA dan digantikan dengan daya 5.400 VA tetap saja dinilai Bambang sebagai sebuah langkah pemborosan.

“Masyarakat harusnya didorong untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik, jadi harusnya bukan malah diberi satu peluang untuk tidak efisien dalam penggunaan listriknya,” ujar Bambang.

Bambang menganggap bahwa pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW merupakan salah perencanan yang dibebankan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi suatu langkah yang tidak tepat dari pemerintah karena justru akan semakin memberatkan masyarakat.

“Ini pasti akan menjadi beban penggunaan listrik tidak efisien. Pasti akan terjadi pemborosan di masyarakat terhadap penggunaan listrik. Nah ini akan jadi beban luar biasa bagi ekonomi Indonesia dan menurunkan daya beli masyarakat dan pasti akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia karena beban penggunaan energi listriknya menjadi lebih mahal,” pungkas dia.

folder_openAssigned tags

Komentar