Cari Berita
Biem Benjamin mengadakan temu aspirasi dengan Masyarakat Betawi Jakarta Selatan

Dalam Reses, Biem Benjamin Janji Perjuangkan Hak Betawi di Dalam UU DKI

person access_timeJumat 29 Desember 2017 | 15:10 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - Anggota komisi I DPR, H. Biem T. Benjamin, mengadakan kegiatan silaturahim dan temu aspirasi dengan organisasi - organisasi masyarakat Betawi di Jakarta Selatan yang tergabung di dalam Badan Musyawarah (Bamus) Betawi (28/12/17). Kegiatan ini sendiri diadakan di sekretariat Bamus Betawi Jakarta Selatan di Jl. Let. Jend. TB. Simatupang No. 29, Jakarta Selatan.

H. Zainuddin MH, SE, atau yang akrab dipanggil bang Oding, ketua umum Bamus Betawi, bertindak sebagai keynote speaker.

Sama dengan kegiatan pertemuan dengan warga Betawi di Jakarta Pusat sebelumnya, kegiatan dengan warga Betawi Jakarta Selatan ini juga mengambil tema "Aspirasi Masyarakat Betawi Dalam Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang DKI Jakarta".

Aspirasi Ormas dan tokoh masyarakat Betawi di Jakarta Selatan ialah, mengharapkan Bang Biem memfasilitasi dan membantu agar RUU Perubahan UU no 29 tahun 2007 Tentang DKI Jakarta dengan mengakomodir eksistensi masyarakat Betawi dalam RUU tersebut.

Karena ungkap mereka, DKI sebagai salah satu dari lima provinsi yang menyandang status daerah khusus di Indonesia, namun masyarakat Betawi, sebagai masyarakat inti Jakarta belum mendapatkan kekhususan atau keuntungan seperti etnis asli dalam empat daerah khusus lainnya. Karena dalam undang-undang tidak disebutkan kata Betawi secara spesifik. Sehigga Betawi semakin lama semakin terpinggir, dan menjadi tamu di tanahnya sendiri.

Biem Benjamin sendiri menyatakan, "apakah cukup hanya kebudayaan Betawi yang diakomodir oleh Pemda? tidak cukup." Ujarnya.

Bila orang Betawi sudah puas hanya kebudayaan yang diakomodir, nanti bisa saja, budayanya tetap ada, namun pelakunya (bisa saja) bukan lagi orang Betawi. Untuk itu harus dicantumkan pula kata masyarakat Betawi sebagai pelaku utama pelestarian. Selain itu, masyarakat Betawi juga mencakup aspek lain seperti ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Bahkan sempat pula terlontar masukan dari peserta, sebaiknya diperjuangan pemerintahan adat di Jakarta, untuk memayungi segala aspek yang berhubungan dengan suku Betawi.

Selain itu pula, harus jelas mana wilayah di ibukota ini yang diatur oleh pemerintah pusat, dan kawasan yang diatur oleh pemerintah daerah.

Biem juga mengatakan, harus ada payung hukum tentang DKI, utamanya warga Betawi, agar setiap 5 tahun pergantian kepemimpinan di DKI, warga Betawi tidak perlu bingung dan was-was, apakah pemimpinnya mengakomodir kepentingan warga Betawi atau tidak.

Dan Biem Benjamin, selaku putra asli Betawi di parlemen, berjanji akan berjuang segenap upaya di DPR untuk kepentingan masyarakat Betawi, terutama lahirnya payung hukum yang mengakomodir dan melindungi suku Betawi.

folder_openAssigned tags

Komentar