Cari Berita
Anggota Komisi V DPR RI - Nizar Zahro

Nizar Zahro : DPR Tengah Selesaikan RUU SDA

person access_timeJumat 29 Desember 2017 | 09:37 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - Sebelumnya, dalam diskusi yang bertajuk Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum dan Rencana Undang-Undang Sumber Daya Air di Jakarta, Rabu (20/12), disimpulkan bahwa peran swasta masih dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target 100% penyediaan air bersih di Indonesia pada 2019. Hal itu menyusul keterbatasan pemerintah yang belum mampu menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air. 

Namun, keterlibatan swasta baik dalam pengusahaan maupun pengolahan sumber daya air membutuhkan regulasi yang jelas. Regulasi tersebut akan diatur dalam undang-undang tentang sumber daya air (SDA) yang saat ini masih dibahas oleh Komisi V DPR RI dan pemangku kepentingan terkait

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, MohNizar Zahro menginformasikan, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan rancangan undang-undang sumber daya air. Aturan ini akan menjadi pengganti Undang-Undang No 7/2004 yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Dari draf yang ada, terdapat 15 bab, 91 pasal, dan terdapat 345 daftar inventarisasi masalah (DIM).

“DPR akan percepat penyelesaian RUU SDA ini. Enam prinsip dasar MK itu sudah final dan akan didetailkan dalam undang-undang ini. Aturan ini juga tidak boleh lebih jelas dari peraturan pemerintah. Makanya, lebih kepada definisi pengusahaan dan pengelolaan itu apa, bagaimana volumenya, dan sebagainya,” ujarnya kepada Garudayaksa.com

Aturan yang ditargetkan rampung pertengahan 2018 tersebut akan menjadi regulasi pengganti UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015, karena dinilai melanggar enam prinsip dasar pengelolaan sumber daya air serta tidak mengacu pada UUD 1945 pasal 33.

Keenam prinsip pengelolaan dasar sumber daya air yang dilanggar dalam UU SDA No 7/2001 menurut versi Mahkamah Konstitusi adalah, pertama, setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia. Ketiga, pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan.

Keempat, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, air harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. Kelima, hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.  Keenam, apabila semua pembatasan tersebut terpenuhi dan masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan memberi izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu, tutupnya

 

folder_openAssigned tags

Komentar