Cari Berita
Anggota Komisi XI DPR RI - Heri Gunawan

Gerindra Ingin Pemerintah Realisasikan Kredit Sektor Pertanian

person access_timeRabu 27 Desember 2017 | 17:30 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai, bahwa pemerintah terkesan setengah hati dalam penyaluran kredit untuk sektor pertanian.

Padahal, lanjut dia, pertanian adalah sektor padat karya yang harusnya ditopang pemerintah guna memuluskan agenda swasembada pangan. Jangan cuma jargon saja.

Untuk diketahui, terang dia, pertumbuhan kredit di sektor pertanian masih berkisar diangka 11 -14 persen dengan rasio kredit bermasalah 1,82 persen.

"Ini PR besar bagi pemerintah. Dan saya selalu bersuara soal ini. Selain investasi yang rendah, penyaluran kredit di sektor pertanian juga bergerak stagnan. Cuma basa basi," ungkap Politisi Gerindra dalam keterangannya kepada Garudayaksa.com, Rabu (27/12/2017).

Padahal, Menurut Heri, sektor ini membutuhkan topangan biaya yang besar. Kredit Usaha Rakyat, misalnya, masih dirasa belum cukup kuat menopang pembiayaan di sektor ini.

Menurutnya, Jika tidak dilakukan maksimal di sektor ini, kalau pemerintah tak mampu merancang suatu model pembangunan yang berbasis pada pertanian dan desa.

"Maka saya khawatir masa depan kita tak bisa kita pegang lagi. Akhirnya kita tak akan mampu keluar dari jebakan ketergantungan dan ujungnya tak akan pernah bisa berdaulat. Saya khawatir pergeseran ekonomi dari sektor pertanian ke sektor lainnya akan terus terjadi. Padahal, sektor ini memiliki daya serap tenaga kerja lebih dari 40 persen," tandas Heri.

Lebih lanjut Heri menilai, Pertumbuhan kredit ke depan masih akan didorong oleh sektor korporasi, dimana penyaluran kredit pada masyarakat luas masih akan kecil terutama kepada usaha harian.

"Penyaluran kredit yang minim terhadap usaha-usaha riil masyarakat akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," ujarnya.

Heri berharap agar pada tahun 2018 perbankan lebih fleksibel dan memberi perhatian penuh terhadap kredit padat karya. Sebab, kata dia, Selain menyerap banyak tenaga kerja juga dapat mendongkrak daya beli masyarakat.

"Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, pemerintah perlu memastikan penyerapan dan realisasi anggaran desa dan belanja sosial melalui penyaluran bantuan sosial non tunai yang tepat sasaran sehingga menjaga daya beli masyarakat," tutup Anggota DPR RI dapil Jawa Barat IV ini.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) tetapkan proyeksi pertumbuhan kredit 2018 sebesar 12-14 persen, lebih tinggi 10-12 persen daripada 2017. Sementara OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit 11-12 persen lebih tinggi daripada 2017 yang mencapai 11,7 persen.

 

folder_openAssigned tags

Komentar