Cari Berita
Fraksi Gerindra

Fraksi Gerindra DPR RI Secara Tegas Tolak RAPBN 2018, ini alasannya!

person access_timeRabu 25 Oktober 2017 | 07:30 WIB

Garudayaksa.com, Jakarta - Fraksi Gerindra DPR RI dengan tegas menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018. 

RAPBN itu dibahas dalam rapat pleno di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa malam ini (24/10) dan akan disetujui di rapat paripurna DPR, Rabu esok (25/10).

“Gerindra menyatakan RAPBN yang diputuskan malam ini di Banggar kami tolak. Kami persilakan pemerintah jika meyakini angka-angka yang diajukan di RAPBN dijalankan, dan kami tidak akan menghambat,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani didampingi sejumlah anggotanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10) sore.

Bukan tanpa alasan Fraksinya menolak RAPBN 2018, pasalnya menurut Muzani, pemerintah akan mengalami kegagalan dalam meningkatkan rasio pajak yang ditargetkan sekitar Rp 1600 triliun.

Sebab, ungkap dia, saat ini saja pemerintah baru mendapatkan pajak Rp 1472 triliun lebih. “Tentu Kami merasa waswas karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara,” jelasnya.

Muzani mengatakan, kalau itu terjadi maka pemerintah akan mengeluarkan surat utang negara sehingga menjadi beban keuangan. Utang akan ditempuh untuk menutupi celah defisit anggaran dan membiayai pembangunan.

Menurut Muzani, hingga Agustus 2017 ini saja utang negara sudah mencapai hampir Rp 3825 triliun.

“Sampai akhir tahun diperkirakan Rp 4000 triliun. Tahun ini saja, untuk membayar pokok utang dan bunganya hampir  Rp 514 triliun, atau 33 persen dari total APBN,” katanya.

Dia jelaskan, untuk mengatasi kekurangan anggaran di APBN, pemerintah juga mengurangi dana di pos yang bisa membuat kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pertanian dan lainnya berkurang. 

Di sektor pertanian saja, imbuhnya, kemampuan pemerintah membayar utang baru sekitar Rp 2,5 triliun. Menurut Muzani, ini akan membuat kemampuan pertanian mengalami kemerosotan.

“Kemampuan produksi pertanian, pangan, menurun. Stok pangan akan berkurang sehingga akan terjadi impor. Ini akan merugikan para petani,” tutup Sekjen Gerindra ini.

folder_openAssigned tags

Komentar